SITUS, JATIM – Gabungan massa aksi dari Ormas Laskar Merah Putih (LMP) dan Ormas Arek Suroboyo Bergerak (ASB) menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan, Surabaya, Selasa (23/4/2024) siang.
Dalam aksi damai tersebut, kedua ormas itu memberikan mawar melati kepada para pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas di depan kantor gubernur, dengan memberikan pesan moral atas kecintaan terhadap NKRI.
Kepada awak media, Ketua LMP, Yusak Sinay menyampaikan, aksi demo ini bersifat damai, penyampaian pendapat dengan cara santun.
“Pendapat atau orasi yang disampaikan bersangkutan dengan mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang kami anggap sangat tidak adil,” kata Yusak.
“Kami menginginkan Komnas HAM melihat betul dengan keadaan yang saat ini dialami oleh pihak TNI-POLRI dalam menghadapi keganasan dari speratis OPM,” ucapnya.
“Banyak korban yang dilakukan oleh pihak OPM atau KKB yang dengan sadisnya menganiaya bahkan menghilangkan nyawa, diantaranya yaitu Driver Ojol, Nakes (tenaga kesehatan), pegawai penjual galon air serta banyak lagi masyarakat sipil lainnya dan tidak luput pula dari anggota TNI-POLRI yang bertugas di sana dalam menjaga keamanan di Papua,” terang Ketua LMP.
Adapun tuntutan Ormas ASB dan Ormas LMP yaitu:
1. Membubarkan Komnas HAM.
2. Meminta agar Pemerintahan Republik Indonesia dan Bapak Presiden Joko Widodo, untuk secara tegas menangkap dan mengadili para pelaku teror dan separatis termasuk mereka yang mendukung KKB.
3. Negara harus bisa memperbanyak anggota TNI-POLRI di Papua dengan tujuan untuk memberantas habis KKB yang ada di Papua.
4. Mencabut beasiswa para mahasiswa Papua yang mendukung pergerakan KKB.
5. Bubarkan asrama Papua yang menjadi sarang doktrinasi separitis.
6. Polri harus bertindak tegas terhadap pendukung separatis.
7. Komnas HAM jangan cuma menerima laporan sebelah pihak, buka mata kalian para Komnas HAM. TNI-POLRI yang bertugas di Papua juga punya keluarga, anak dan istri jangan kalian sudutkan TNI-POLRI dengan HAM yang tidak jelas hukumnya.
Ketua ormas ASB, Diana berharap dan menginginkan Provinsi Papua jangan sampai lepas dari Kesatuan Republik Indonesia.
“Karena perjuangan dari para pejuang terdahulu ini bukan perjuangan yang secara mudah dan ringan, mereka mempertaruhkan jiwa raganya demi keutuhan NKRI,” ucap Diana menambahkan.
(SN01 Situs.news – JATIM)
