STUS, RIAU – Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal dinilai kurang mampu kendalikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan penegakan hukum lingkungan hidup di Provinsi Riau.
Demikian diutarakan Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), Feri Sibarani, SH., MH di Pekanbaru, Jum’at (12/04/2024).
Menurut Feri Sibarani, pihaknya mencermati permasalahan Karhutla Riau dan penindakan pengrusakan lingkungan hidup selama Irjen Pol Mohammad Iqbal sebagai Kapolda Riau kurang maksimal atau lemahnya pengawasan.
Hal itu, kata Feri, terindikasi sejumlah daerah mengalami kebakaran hebat, dan sempat menimbulkan sebaran asap tebal di langit Riau dan maraknya praktik ilegal logging di berbagai daerah.
“Sebelum bulan Maret lalu berbagai daerah di provinsi Riau sudah terbakar. Terutama daerah kota Dumai, disusul kabupaten Bengkalis. Bahkan kebakaran hutan Riau tahun 2023 lalu mencapai luas 2.632 hektar, jauh melonjak dibanding dengan tahun 2022,” ungkapnya.
Artinya, lanjut Feri, kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, tidak cakap atau gagal melaksanakan instruksi Presiden RI, Joko Widodo tentang penanganan karhutla, dimana setiap Kapolda dan Pangdam harus dicopot jika tidak mampu mengatasi karhutla,” sebut Ketua LP-KKI.
Diutarakan Feri, instruksi Presiden RI, Joko Widodo itu sangat serius, karena di berbagai kesempatan, Jokowi selalu kembali mengingatkan hal itu kepada setiap pimpinan TNI/Polri, untuk sebagai warning kepada setiap Pangdam dan Kapolda.
“Presiden Joko Widodo memberikan peringatan kepada pimpinan TNI-Polri agar mewaspadai karhutla. Peringatan itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 08 Februari 2023 lalu,” terangnya.
Sebagaimana diketahui bahwa karhutla adalah El Nino, sambung Feri mengatakan, Presiden Jokowi selalu berujar, agar hati-hati dan kerap memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan, karena diprediksi akhir Februari atau Maret 2024 suhu panas sudah naik.
Bahkan ucap Feri, Jokowi lantas mengingatkan perjanjian tujuh tahun silam dengan jajaran TNI-Polri masih berlaku. Janji yang dimaksud adalah kalau ada kebakaran besar di tiap tingkatan wilayah baik itu provinsi hingga kabupaten, petinggi TNI-Polri akan dicopot.
“Ini kan sudah jelas, bahwa Riau masuk darurat karhutla Riau. Artinya ada situasi tidak dapat ditanggulangi, dan itu terbukti adanya sejumlah daerah kebakaran. Disini Pangdam Bukit Barisan dan Kapolda Riau benar-benar disorot oleh Masyarakat. Dulu kita ada Dashboard lancang kuning hasil terobosan Kapolda Riau sebelumnya, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, yang sangat efektif. Masyarakat Riau terbukti bebas dari bencana asap selama kurang lebih 3 tahun,” tandasnya.
Dirinci Feri, luas kebakaran hutan dan lahan Riau memasuki periode pertama tahun 2024 berdasarkan data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau tercatat, sejak Januari hingga Rabu (13/3/2024) luas kebakaran hutan dan lahan di Riau sudah mencapai 123,23 Hektare.
“Luas lahan yang terbakar tersebut tersebar di sembilan kabupaten/kota di Riau. Di mana Karhutla yang terluas terjadi di Kota Dumai seluas 84,80 hektar. Kemudian di Kabupaten Rokan Hilir 1 hektare, Bengkalis 14,30 hektare, Meranti 3,50 hektare, Siak 1 hektare, Pekanbaru 0,05 hektare, Pelalawan 14,73 hektare, Indragiri Hilir 3,80 hektare dan Kuantan Singingi 0,05 hektare,” urai Feri.
Selain itu, tambah Feri, permasalahan lain, yang tak kalah penting adalah masih maraknya praktik kejahatan pembalakan liar (Illegal Logging) di berbagai daerah Riau.
Disebutkan, pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Kab. Kepulauan Meranti Riau, Kab. Siak, Rohil dan Kampar, masih disinyalir para mafia kayu dengan bebas tanpa hambatan terus merusak hutan dengan menebang pohon di berbagai kawasan hutan tanpa izin.
“Kabar-kabar tentang praktik kejahatan kehutanan seperti pembalakan liar masih sering kita terima dar anggota kita dan masyarakat di berbagai daerah. Bahkan baru-baru ini, viral pembalakan liar terjadi di Kab. Kepulauan Meranti, kita juga mendapat informasi, hal yang sama terjadi di Kabupaten Siak, Rohil dan Kampar,” beber Feri.
Atas kenyataan ini, Lembaga LP-KKI meminta keseriusan Panglima Kodam Bukit Barisan dan Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, untuk menunjukkan kinerja yang bagus dan mampu menanggulangi karhutla Riau.
Serta pihaknya meminta Irjen Pol Mohammad Iqbal agar dapat memberantas tindak kejahatan kehutanan pembalakan liar yang diduga terus terjadi di berbagai daerah provinsi Riau.
“Kalau memang tidak sanggup, menurut kami, sebaiknya mundur saja, dan serahkan kepada Jenderal yang mampu. Karena masyarakat sangat mengharapkan kinerja Pangdam Bukit Barisan dan Kapolda Riau ini. Jangan sampai terjadi bencana yang lebih besar seperti tahun 2016 lalu, semuanya akan dirugikan,” tutup Feri.
(SN09 Situs.news – RIAU)
