Sidang Prapid Perdana Rizieq Shihab Digelar di PN Jaksel

  • Whatsapp
banner 468x60

SITUS, JAKSEL – Sidang praperadilan perdana Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dengan agenda pembacaan permohonan melalui Kuasa Hukum Habib Rizieq, Senin (4 Januari 2021).

Untuk sidang perdana ini tidak dihadiri pemohon Rizieq Shihab dikarenakan sedang menjalani pemeriksaan.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Melalui kuasa hukumnya, Rizieq Shihab menyampaikan keberatan atas penetapan status tersangkanya oleh Polda Metro Jaya.

Menurut Muhammad Kamil Pasha selaku Kuasa Hukum Habib Rizieq ini menyatakan bahwa penetapan tersebut tidak sah dan tidak berdasar hukum.

“Menyatakan penetapan tersangka kepada Pemohon yang dilakukan Termohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” kata Muhammad Kamil Pasha membacakan permohonan Habib Rizieq.

Adapun poin petitum Habib Rizieq yang dibacakan Tim Kuasa Hukumnya yakni:

1. Menerima permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/4604/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 26 November 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/4735/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

4. Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan Termohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Menyatakan segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dalam hal ini surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/2502/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020, dan surat perintah penahanan nomor : SP.Han/2118/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

6. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Permohon dari tahanan serta merta sejak putusan a quo dibacakan.

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Rizieq Shihab juga sempat meminta pihak PN Jaksel untuk membuat surat permohonan kepada kepolisian.

Dengan harapan kliennya, Rizieq Shihab dapat diizinkan untuk menghadiri sidang perdana praperadilannya.

Mengingat saat ini Habib Rizieq masih mendekam di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan (Prokes).

“Kami mohon dibuatkan surat panggilan untuk pemohon anprinsipal karena saat ini sedang ditahan, agar bisa hadir di sini,” kata salah satu tim kuasa hukum Rizieq di hadapan hakim.

Namun, hakim menolak permintaan tim kuasa hukum Habib Rizieq tersebut.

Menurut Hakim Akhmad Sahyuti saat ini cukup pihak tim kuasa hukum saja yang hadir.

Sebab, prosedur untuk Rizieq Shihab bisa keluar dari tahanan cukup panjang.

“Pemohon kan dalam tahanan, ini prosedur masih panjang saya kira cukup pengacara saja,” ujar Akhmad Sahyuti.

Sidang Prapid kemudian ditutup dan dilanjutkan, Selasa (5/1/2021) dengan agenda mendengar jawaban termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Habib Rizieq resmi mendaftarkan praperadilan atas penetapan tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, ke PN Jakarta Selatan.

Dalam permohonannya, Habib Rizieq meminta untuk menggugurkan status tersangkanya.

Untuk diketahui Rizieq Shihab hingga hari ini ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, penyidik menetapkan Rizieq Shihab status tersangka dan dijerat Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

(Situs.news, Jaksel)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *